Senin - Jumat  |  08:00 - 17:00 WIB
Articles
Beranda › Articles
Artikel Terbaru

Kewajiban Laporan Tahunan Perseroan, Sanksi Administratif Mulai Berlaku November 2026

Direksi perseroan terbatas (PT) perlu segera memeriksa kepatuhan administrasi perusahaannya. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum menetapkan bahwa sanksi administratif bagi PT yang tidak menyampaikan laporan tahunan mulai berlaku pada November 2026. Masa transisi tinggal beberapa pekan.

07 Oct 2026 5 min read
Baca Selengkapnya
Semua Tax Alert Legal Update Accounting Business Advisory HR & Payroll Insights News

Menampilkan 7 artikel  ·  Legal Update

Kewajiban Laporan Tahunan Perseroan, Sanksi Administratif Mulai Berlaku November 2026
Legal Update
Kewajiban Laporan Tahunan Perseroan, Sanksi Administratif Mulai Berlaku November 2026

Direksi perseroan terbatas (PT) perlu segera memeriksa kepatuhan administrasi perusahaannya. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum menetapkan bahwa sanksi administratif bagi PT yang tidak menyampaikan laporan tahunan mulai berlaku pada November 2026. Masa transisi tinggal beberapa pekan.

Evan Ilham Laksana, S.H 07 Oct 2026 5 min
Baca Selengkapnya
SAH ! RUU Reforma Agraria Resmi Jadi UU, Ini 10 Substansi Pentingnya
Legal Update
SAH ! RUU Reforma Agraria Resmi Jadi UU, Ini 10 Substansi Pentingnya

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2026). Pengesahan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan disetujui secara aklamasi oleh seluruh fraksi.

Evan Ilham Laksana, S.H 24 Sep 2026 5 min
Baca Selengkapnya
Perpres 38/2026 Terbit, Siapa Saja yang Jadi Wirausaha Prioritas dalam Aturan Ini?
Legal Update
Perpres 38/2026 Terbit, Siapa Saja yang Jadi Wirausaha Prioritas dalam Aturan Ini?

Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Beleid ini hadir sebagai pedoman bersama bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mendongkrak rasio kewirausahaan nasional yang selama ini masih tergolong rendah dibanding negara-negara tetangga.

Evan Ilham Laksana, S.H 21 Sep 2026 5 min
Baca Selengkapnya
Akhirnya Terbit! Aturan Pelaksana UU Pelindungan Data Pribadi Resmi Berlaku Januari 2027
Legal Update
Akhirnya Terbit! Aturan Pelaksana UU Pelindungan Data Pribadi Resmi Berlaku Januari 2027

Setelah dinanti selama hampir empat tahun sejak Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) disahkan, pemerintah akhirnya menerbitkan aturan pelaksananya. Pada 16 Juli 2026, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi ("PP 33/2026"). Kehadiran regulasi ini menjadi penanda penting bagi seluruh organisasi baik pelaku usaha, badan publik, maupun organisasi internasional yang memproses data pribadi masyarakat Indonesia.

Evan Ilham Laksana, S.H 14 Sep 2026 5 min
Baca Selengkapnya
Manfaatkan Periode PNBP Gratis untuk Pelaporan Laporan Tahunan PT hingga 31 Desember 2026
Legal Update
Manfaatkan Periode PNBP Gratis untuk Pelaporan Laporan Tahunan PT hingga 31 Desember 2026

Kementerian Hukum Republik Indonesia menerbitkan kebijakan yang menguntungkan bagi para pelaku usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), yakni pembebasan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pelaporan Laporan Tahunan.Tarif PNBP sebesar Rp0 diberikan kepada setiap perseroan persekutuan modal yang menyampaikan pemberitahuan atas persetujuan Laporan Tahunan dalam periode 1 Agustus hingga 31 Desember 2026. Kebijakan ini berlaku baik untuk PT yang wajib audit maupun yang tidak wajib audit.

Evan Ilham Laksana, S.H 09 Sep 2026 5 min
Baca Selengkapnya
Menuju 18 Oktober 2026: Batas Akhir Wajib Sertifikat Halal bagi Pelaku Usaha Kuliner
Legal Update
Menuju 18 Oktober 2026: Batas Akhir Wajib Sertifikat Halal bagi Pelaku Usaha Kuliner

Bagi pelaku usaha di sektor makanan dan minuman, tanggal 18 Oktober 2026 adalah momen penting yang tidak boleh dilewatkan. Mulai tanggal tersebut, seluruh produk usaha mikro dan kecil (UMK) mulai dari makanan olahan, minuman, hingga hasil sembelihan wajib telah mengantongi sertifikat halal. Ketentuan ini bukan wacana baru, melainkan kelanjutan dari kewajiban yang telah diatur sejak Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan dipertegas kembali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Evan Ilham Laksana, S.H 08 Sep 2026 5 min
Baca Selengkapnya
Jualan Online Sekarang Ada Aturan Mainnya: 10 Hal Baru yang Wajib Dipahami Pelaku Usaha dari Permendag 19 Tahun 2026
Legal Update
Jualan Online Sekarang Ada Aturan Mainnya: 10 Hal Baru yang Wajib Dipahami Pelaku Usaha dari Permendag 19 Tahun 2026

Permendag 19/2026 mulai berlaku pada 8 Juni 2026 dan mencabut serta menggantikan Permendag Nomor 31 Tahun 2023. Regulasi baru ini tidak hanya berbicara mengenai marketplace, tetapi juga memperluas pengaturan terhadap berbagai model bisnis digital dan memperkenalkan ketentuan baru mengenai transparansi platform, produk dalam negeri, penggunaan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI), hingga perlindungan pedagang dan konsumen.Pertanyaannya kemudian:Apa saja yang berubah dan apa yang harus dilakukan pelaku usaha?

Evan Ilham Laksana, S.H 04 Sep 2026 5 min
Baca Selengkapnya